Kelompok garis keras Indonesia umumkan "Gubernur DKI Jakarta yang baru"

 

 

Front Pembela Islam (FPI), yang mendesak dicopotnya gubernur DKI Jakarta yang berasal dari etnis Tionghoa ini, menghasut kebencian dan anti-demokrasi, para kritikus mengatakan.

Para anggota organisasi-organisasi Islam yang berpengaruh dan partai-partai politik mencela ajakan kebencian oleh kelompok Islam garis keras ini untuk “mengukuhkan” gubernur Jakarta tandingannya sendiri dan mencopot Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama , gubernur saat ini yang keturunan Kristen-Tionghoa.

Front Pembela Islam (FPI) pada 1 Desember menyatakan bahwa mereka dan kelompok-kelompok aktivis garis keras lainnya membentuk "Presidium Penyelamat Jakarta" untuk mencopot Ahok dari jabatannya. Presidium ini segera bergerak untuk“melantik” Fahrurozzi Ishak sebagai kepala eksekutif daerah ibukota Indonesia.

Lutfi Hakim, yang memimpin Forum Betawi Rempug (FBR), memimpin upacara “sumpah jabatan” Fahrurozzi di luar Balai Kota, yang ditonton ratusan pendukung.

"Kami menolak kepemimpinan Ahok. Dia tidak mewakili warga Jakarta. Kami akan memilih gubernur baru yang peduli tentang Islam dan warganya, bukan Ahok," ujar Muhammad Rizieq Shihab, pemimpin penghasut FPI, dalam aksi unjuk rasa itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, FPI menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Jakarta, menuntut seorang Muslim untuk menggantikan Ahok, yang baru menjadi gubernur Jakarta pada tanggal 19 November. Ahok adalah orang pertama dari etnis minoritas Tionghoa dan orang kedua dari minoritas Kristen yang memegang jabatan tersebut.

Ahok menanggapi dengan mengancam akan merekomendasikan pembubaran FPI kepada pemerintah Indonesia, karena pameran intoleransi di depan publik seperti itu melanggar UUD dan melanggar prinsip-prinsip pendirian dasar negara, yaitu Pancasila .

Pemimpin NU: "Mereka seharusnya tidak menyebutkan Islam untuk aksi mereka"

"Agama kami (Islam) mengajarkan toleransi, tetapi semua tindakan FPI bertentangan dengan toleransi. Lebih penting lagi, tindakan FPI itu melanggar hukum," jelas Basuki Subriyanto, anggota Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbasis Islam, kepada Khabar Southeast Asia.

Para pemimpin kelompok-kelompok Muslim besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan komentator lainnya mengecam upaya kelompok garis keras ini untuk menghasut sentimen publik terhadap Ahok.

Kepala Dakwah NU, Abdul Manan Ghani, menjelaskan bahwa hal ini tidak dapat diterima.

"NU akan terus mendukung UUD Indonesia, dan penunjukan Ahok adalah legal dan sesuai dengan UUD kita. Bagi mereka yang menentang hal ini, mereka juga menentang NU," katanya kepada Khabar.

Dia menambahkan: "Mereka seharusnya tidak menyebutkan Islam untuk aksi mereka. Agama kami hanya menawarkan cara-cara damai, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. FPI tidak memiliki hasrat tersebut..."

FPI tentu memiliki hak untuk mengutarakan pendapat mereka, tetapi mereka harus melakukannya dengan cara yang demokratis, menurut Fajar Riza ul-Haq, Direktur Eksekutif MAARIF Institute for Culture and Humanity.

"Sudah jelas bahwa FPI tidak memiliki sikap seperti itu. Mereka tidak menawarkan penjelasan maupun usulan untuk dialog, atau apa pun secara demokratis. Saya telah mengamati bahwa semua tindakan mereka mengekspresikan kebencian agama dan politik," katanya kepada Khabar .

Kata-kata dan tindakan FPI dan kelompok yang mendukungnya mencerminkan pandangan minoritas kecil, Fajar menambahkan.

"Mayoritas warga Jakarta dan Indonesia menerima nilai-nilai demokrasi. Kami ingin terus memajukan pluralisme dan membatasi tindakan kekerasan seperti ini," katanya. "FPI, sejauh ini, hanya menyebarkan kebencian di antara pemeluk agama dan ras."